Contoh-Contoh Akte Yayasan Selain Pendirian Baru

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sekarang ini masih ditemukan Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, tapi tidak diuruskan pengesahan sebagai “badan hukum”nya ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ketika Yayasan yang seperti tersebut akan diurus/diselesaikan badan hukumnya atau agar mempunyai Surat Keputusan/pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Maka Yayasan tersebut dapat diurus/diselesaikan sebagai badan hukumnya. 

Substansi buku ini merancang berbagai akta yang berkaitan dengan Yayasan yang bersumberkan kepada : 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan 

e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan 

f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan Dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan.